Korea Utara Gunakan Kripto dan Pekerja IT untuk Hindari Sanksi PBB, Laporan Ungkap Fakta Baru
Korea Utara dilaporkan menggunakan mata uang kripto (cryptocurrency) dan mengirim pekerja IT ke luar negeri untuk menghindari sanksi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) serta mendanai program senjata mereka, menurut laporan terbaru dari lembaga pemantau sanksi internasional.
Di bawah kepemimpinan Kim Jong Un, Korea Utara semakin agresif melakukan operasi siber sebagai sumber utama pemasukan asing. Hal ini terjadi karena sanksi internasional terus menekan ekonomi negara tersebut akibat program nuklir dan rudal balistik yang dijalankannya.
Menurut Multilateral Sanctions Monitoring Team (MSMT), pasukan peretas (hacker) Korea Utara berhasil mencuri sedikitnya US$1,65 miliar sepanjang Januari hingga September 2025. Dari jumlah tersebut, sekitar US$1,4 miliar berasal dari peretasan bursa kripto Bybit pada Februari lalu. Dana hasil curian tersebut kemudian disalurkan untuk mendanai program senjata pemusnah massal (WMD) dan rudal balistik negara itu.
Laporan MSMT juga menyebut bahwa pejabat Korea Utara menggunakan stablecoin — jenis kripto yang nilainya stabil — untuk melakukan transaksi pembelian peralatan militer dan bahan mentah seperti tembaga, yang digunakan dalam produksi amunisi.
Pekerja IT Dikirim ke Luar Negeri untuk Hasilkan Uang
Selain kejahatan siber, Korea Utara juga diketahui mengirim ribuan pekerja IT ke luar negeri untuk mendapatkan pemasukan bagi rezim. MSMT menemukan pekerja asal Korea Utara di sedikitnya delapan negara, termasuk China, Rusia, Laos, Kamboja, Guinea Khatulistiwa, Guinea, Nigeria, dan Tanzania.
Lembaga itu juga mengungkap rencana Pyongyang untuk mengirim 40.000 pekerja ke Rusia, termasuk sejumlah ahli IT, meskipun aturan PBB secara tegas melarang warga Korea Utara bekerja dan memperoleh penghasilan di luar negeri.
Dalam beberapa tahun terakhir, Korea Utara semakin mempererat kerja sama dengan Rusia, bahkan dikabarkan mengirim senjata dan tentara untuk membantu pasukan Moskow dalam perang melawan Ukraina.
Proyek Animasi Terkait dengan Perusahaan Besar Dunia
Laporan tersebut juga menemukan bahwa sejumlah pekerja IT Korea Utara diam-diam ikut dalam proyek animasi digital yang terhubung dengan perusahaan besar seperti Amazon dan HBO Max. Mereka menyembunyikan identitas asal negaranya dan bekerja melalui pihak ketiga (subkontraktor).
Seorang juru bicara Amazon menegaskan bahwa perusahaan tersebut tidak pernah mempekerjakan langsung para pekerja itu.
“Kami sebelumnya memang bekerja sama dengan studio animasi yang menggunakan subkontraktor yang diduga terlibat dalam skema ini. Namun, mereka bukan karyawan Amazon dan tidak memiliki akses ke sistem internal kami,” ujarnya.
Pihak HBO tidak memberikan tanggapan atas permintaan konfirmasi.
Beberapa animator Korea Utara diketahui bekerja di SEK Studio, sebuah studio animasi milik negara di Pyongyang yang pernah membantu produksi film internasional seperti The Simpsons Movie (2007).
Operasi Intelijen dan Peretasan
Badan intelijen Korea Selatan sebelumnya mengungkap bahwa peretas Korea Utara menggunakan LinkedIn untuk menyamar sebagai perekrut dan mencoba mendekati pekerja di perusahaan pertahanan Korea Selatan, dengan tujuan mencuri informasi teknologi militer.
Laporan Pemantau Sanksi
MSMT, yang mulai beroperasi pada Oktober 2024, bertugas memantau pelanggaran terhadap sanksi Dewan Keamanan PBB terhadap Korea Utara secara independen.
Dalam laporannya, lembaga itu juga mencatat bahwa pada tahun 2024, Korea Utara telah memperoleh sekitar US$1,2 miliar dari aktivitas ilegal terkait kripto, termasuk peretasan bursa aset digital dan pencucian uang melalui blockchain.
