Inggris Wajibkan Pengguna Kripto Berikan Nomor Pajak Mulai Januari 2026
Mulai 1 Januari 2026, pengguna aset kripto di Inggris wajib memberikan informasi pribadi, termasuk nomor identifikasi pajak, kepada penyedia layanan kripto. Aturan baru ini ditetapkan oleh His Majesty’s Revenue and Customs (HMRC), yaitu otoritas pajak di Inggris.
Tujuan Aturan Ini
HMRC ingin lebih mudah melacak aktivitas kripto pengguna untuk memastikan kewajiban pajak terpenuhi dan mempermudah pemberian sanksi jika ada pelanggaran.
Informasi yang Harus Diberikan
Siapa pun yang membeli, menjual, mentransfer, atau menukar aset kripto lewat penyedia layanan (baik dari dalam maupun luar Inggris) harus memberikan:
- Nama lengkap
- Tanggal lahir
- Alamat tempat tinggal
- Negara tempat tinggal tetap
- Nomor identifikasi pajak (bagi warga Inggris: Nomor Asuransi Nasional atau Unique Taxpayer Reference/UTR)
Jika seseorang tidak memenuhi syarat untuk memiliki nomor pajak di negaranya, maka tidak perlu memberikannya.
Kewajiban untuk Perusahaan dan Organisasi
Perusahaan, kemitraan (partnership), atau badan amal harus menyerahkan:
- Nama resmi perusahaan
- Alamat bisnis
- Nomor registrasi perusahaan (jika terdaftar di Inggris)
- Informasi pengendali utama perusahaan (jika diminta)
Denda Jika Tidak Patuh
Jika pengguna tidak memberikan informasi yang benar, atau tidak menyerahkan data sama sekali, mereka bisa didenda hingga £300 (sekitar Rp7,8 juta).
Pajak atas Aset Kripto
- Jika Anda menjual, menukar, atau memberikan aset kripto, Anda bisa dikenakan Pajak Capital Gain.
- Jika Anda menerima kripto dari pekerjaan atau hasil mining, Anda wajib membayar Pajak Penghasilan dan kontribusi Asuransi Nasional.
