Komisioner SEC Soroti Usulan Pengawasan Blockchain yang Berpotensi Mengubah Lanskap Industri Kripto
Mengapa Perdebatan SEC soal Batas Pengawasan Blockchain Berpotensi Mengubah Regulasi Kripto
Komisioner SEC, Hester M. Peirce, menilai regulator perlu menetapkan batas yang lebih jelas dalam mengawasi industri aset kripto. Dalam pidatonya pada 3 Juni di IC3 Blockchain Camp di Princeton, New Jersey, Peirce mempertanyakan apakah aturan sekuritas seharusnya berlaku untuk infrastruktur blockchain yang netral, kode sumber terbuka (open-source), dan layanan nonkustodian.
Menurut Peirce, aturan SEC selama ini dirancang untuk mengawasi perantara keuangan seperti broker, dealer, bursa, kustodian, dan penasihat investasi. Namun, blockchain tidak hanya digunakan untuk transaksi sekuritas, sehingga belum tentu tepat jika aturan tersebut diterapkan langsung pada teknologi blockchain.
Ia menjelaskan bahwa meskipun beberapa fungsi blockchain dapat menyerupai peran perantara keuangan tradisional, jaringan blockchain pada dasarnya merupakan infrastruktur yang dapat digunakan untuk berbagai aktivitas di luar perdagangan sekuritas.
Pandangan ini dapat berdampak besar pada sektor decentralized finance (DeFi), validator, operator node, pengembang perangkat lunak, penyedia antarmuka pengguna (user interface), hingga platform kripto terpusat. Peirce menegaskan bahwa fokus regulasi seharusnya diarahkan pada pihak yang mengendalikan aset, membuat keputusan, atau menjalankan fungsi yang berkaitan dengan sekuritas.
Dengan pendekatan tersebut, validator, operator node, dan pengembang perangkat lunak berpotensi terhindar dari aturan yang selama ini ditujukan untuk broker atau bursa efek.
DeFi, CeFi On-Chain, dan Antarmuka Pengguna Menghadapi Risiko yang Berbeda
Peirce menilai bahwa model pengawasan yang lebih sempit akan memperlakukan infrastruktur blockchain secara berbeda dibandingkan perusahaan kripto terpusat. Menurutnya, jaringan blockchain dan perangkat lunak tidak seharusnya otomatis masuk dalam kategori yang diatur SEC hanya karena memfasilitasi transaksi aset digital.
Dalam kerangka yang ia usulkan, penilaian regulator harus berfokus pada apakah suatu pihak mengendalikan aset pengguna, memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan, atau menjalankan fungsi yang biasanya dilakukan oleh perantara sekuritas.
Sementara itu, perusahaan kripto terpusat masih berpotensi berada di bawah pengawasan SEC apabila mereka menyimpan aset pelanggan, mengelola dana pengguna, atau memiliki kendali atas transaksi yang dilakukan.
Peirce juga mengisyaratkan bahwa platform centralized finance (CeFi) yang beroperasi di atas blockchain kemungkinan tetap menjadi objek pengawasan regulator. Sebaliknya, proyek DeFi yang benar-benar terdesentralisasi, layanan nonkustodian, dan perangkat lunak yang berjalan secara otomatis dapat memperoleh perlakuan yang berbeda apabila tidak ada pihak yang memiliki kendali langsung atas sistem tersebut.
Selain itu, Peirce mendorong para pelaku industri kripto untuk meningkatkan standar keamanan dan transparansi sebelum regulator mengambil tindakan. Langkah tersebut mencakup audit yang lebih ketat, pengelolaan kunci digital yang lebih baik, perlindungan terhadap risiko peretasan, serta keterbukaan mengenai tingkat desentralisasi suatu proyek.
Ia juga menegaskan bahwa pengguna harus tetap memiliki kebebasan untuk bertransaksi tanpa perantara. Menurutnya, penggunaan perangkat lunak bersama tidak seharusnya secara otomatis mewajibkan suatu sistem mendaftar sebagai bursa, selama tidak ada pihak yang mengendalikan operasionalnya.
