PBOC Dorong Penguatan Regulasi Stablecoin di Tengah Pesatnya Pertumbuhan Ekosistem Aset Kripto
China Fokus Perketat Regulasi Stablecoin di Tengah Ketidakpastian Sistem Keuangan Global
China mulai meningkatkan perhatian terhadap regulasi stablecoin di tengah tantangan yang semakin besar pada sistem keuangan global akibat ketegangan geopolitik dan pasar yang semakin terfragmentasi. Hal ini disampaikan Wang Xin, Kepala Biro Riset People’s Bank of China (PBOC), saat berbicara dalam forum keuangan Lujiazui Forum 2026 pada 17 Juni.
Wang mengatakan sistem pembayaran internasional saat ini membutuhkan keamanan yang lebih kuat, netralitas dari kepentingan politik, serta efisiensi yang lebih baik agar aktivitas ekonomi global dapat berjalan lancar. Menurutnya, modernisasi infrastruktur pembayaran menjadi langkah penting dalam membangun sistem keuangan global yang lebih stabil.
Ia menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi dunia membutuhkan aliran investasi lintas negara dalam jumlah besar. Untuk mendukung hal itu, dibutuhkan sistem pembayaran global yang mampu memproses transaksi lintas batas secara aman dan cepat. Namun, sistem pembayaran internasional saat ini dinilai semakin rentan terhadap gangguan, termasuk tekanan politik dari berbagai negara.
Di tengah kondisi tersebut, China semakin serius memperhatikan arsitektur sistem pembayaran global. Wang memperingatkan bahwa transaksi keuangan internasional dapat terganggu jika jaringan pembayaran dijadikan alat kepentingan politik. Karena itu, ia mendorong kerja sama yang lebih kuat antara bank sentral, regulator keuangan, dan lembaga internasional.
Selain itu, Wang menilai stablecoin berpotensi memainkan peran yang lebih besar dalam sistem pembayaran internasional di masa depan. Namun, ia menekankan bahwa regulator global perlu menyiapkan aturan yang jelas sebelum stablecoin digunakan secara lebih luas.
China juga terus memantau perkembangan Central Bank Digital Currency (CBDC) atau mata uang digital bank sentral. Menurut Wang, penggunaan CBDC dalam transaksi lintas negara dapat mengubah sistem settlement keuangan global dan mekanisme koordinasi antarbank.
Sebelumnya, China telah memperketat pengawasan terhadap instrumen pembayaran berbasis kripto. Pada Februari lalu, otoritas setempat memperluas aturan terhadap stablecoin yang dipatok dengan yuan serta aset tokenisasi berbasis blockchain. Regulasi itu juga melarang penerbitan stablecoin berbasis renminbi tanpa izin resmi, termasuk yang dibuat di luar wilayah China daratan.
Dalam kesempatan yang sama, Wang juga meminta lembaga keuangan global untuk meningkatkan dukungan bagi negara berkembang melalui tambahan pendanaan, akses keuangan yang lebih merata, serta reformasi tata kelola lembaga internasional.
Sementara itu, Hong Kong memilih pendekatan berbeda dengan membangun sistem lisensi resmi untuk perusahaan penerbit stablecoin. Aturan tersebut berlaku bagi perusahaan yang beroperasi di Hong Kong maupun stablecoin yang terhubung dengan dolar Hong Kong. Berbeda dengan Hong Kong, China daratan masih mempertahankan aturan ketat terhadap perdagangan aset kripto, aktivitas mining, dan tokenisasi aset digital tanpa izin.
