Rusia Buka Celah Kripto untuk Hindari Sanksi, tetapi Jalur Pencairan Dana Masih Dibatasi
Rusia mulai menerapkan sistem baru yang memungkinkan sejumlah perusahaan menggunakan aset kripto untuk penyelesaian pembayaran perdagangan lintas negara. Langkah ini menjadi ujian nyata apakah aset digital dapat membantu mengurangi dampak sanksi Barat.
Bank Sentral Rusia menyatakan bahwa eksportir dan importir tertentu diperbolehkan menggunakan mata uang kripto untuk menyelesaikan transaksi perdagangan internasional melalui Experimental Legal Regime (ELR) atau rezim hukum eksperimental. Program ini hanya berlaku bagi peserta yang telah disetujui dan untuk transaksi perdagangan luar negeri tertentu.
Melalui aturan tersebut, Rusia membangun jalur pembayaran berbasis kripto yang didukung pemerintah. Meski transaksi ini sah menurut hukum Rusia, pelaksanaannya tetap bergantung pada infrastruktur kripto global yang masih berada di bawah pengawasan dan tekanan sanksi internasional.
Legal di Rusia, tetapi belum tentu berjalan mulus
Aturan baru ini memberi perusahaan Rusia jalur resmi untuk menggunakan kripto dalam perdagangan internasional, terutama ketika akses ke sistem perbankan konvensional menjadi lebih lambat, mahal, atau bahkan terputus akibat sanksi.
Namun, legalitas di dalam negeri saja tidak cukup untuk menyelesaikan transaksi. Kedua pihak yang bertransaksi harus sama-sama sepakat menggunakan aset kripto. Selain itu, proses pembayaran tetap membutuhkan dukungan bursa kripto, penyedia dompet digital, kustodian, broker, hingga penyedia likuiditas.
Jika pembayaran menggunakan stablecoin berbasis dolar AS seperti USDT atau USDC, penerbit token masih memiliki kewenangan untuk membekukan aset atau membatasi transaksi demi mematuhi aturan sanksi.
Sementara itu, Bitcoin tidak memiliki penerbit pusat yang dapat membekukan aset. Meski demikian, transaksi Bitcoin tetap bergantung pada bursa, broker, penyedia dompet, dan layanan lain yang dapat menerapkan kebijakan kepatuhan terhadap sanksi.
Karena itu, jalur perdagangan kripto Rusia bukan hanya eksperimen dari sisi regulasi, tetapi juga menjadi ujian apakah pelaku industri kripto global bersedia memfasilitasi transaksi yang melibatkan entitas Rusia.
Sanksi masih menjadi tantangan utama
Departemen Keuangan Amerika Serikat (US Treasury) tetap mewajibkan perusahaan aset digital untuk memantau transaksi, memblokir aktivitas yang melanggar sanksi, serta menerapkan prosedur kepatuhan, meskipun pembayaran dilakukan menggunakan kripto.
Pemerintah AS sebelumnya juga telah menindak infrastruktur kripto Rusia. Pada 2022, AS menjatuhkan sanksi terhadap bursa kripto Rusia Garantex, yang menunjukkan bahwa regulator tidak hanya menargetkan bank, tetapi juga penyedia layanan kripto.
Artinya, penegakan sanksi kini mencakup berbagai pihak dalam ekosistem kripto, mulai dari bursa, kustodian, penyedia dompet digital, hingga penerbit stablecoin.
Bitcoin dan stablecoin memiliki keunggulan berbeda
Bitcoin dan stablecoin menawarkan kelebihan serta tantangan yang berbeda untuk penyelesaian perdagangan internasional.
Bitcoin tidak dapat dibekukan oleh penerbit karena berjalan di jaringan yang terdesentralisasi. Hal ini membuatnya lebih sulit dihentikan langsung pada tingkat aset. Namun, pelaku usaha tetap memerlukan bursa, broker, layanan kustodian, dan penyedia likuiditas untuk mengubah Bitcoin menjadi dana yang dapat digunakan, sehingga titik-titik tersebut tetap berpotensi menjadi sasaran penerapan sanksi.
Di sisi lain, stablecoin seperti USDT dan USDC dinilai lebih praktis untuk perdagangan internasional karena nilainya dipatok terhadap dolar AS. Kondisi ini membuat penentuan harga barang dan penyelesaian pembayaran menjadi lebih mudah dibandingkan menggunakan Bitcoin yang harganya lebih fluktuatif.
Namun, penerbit stablecoin memiliki kendali lebih besar atas token yang mereka terbitkan. Mereka dapat membekukan dompet, membatasi transaksi, atau mematuhi permintaan regulator terkait sanksi. Akibatnya, stablecoin lebih rentan terhadap tindakan kepatuhan dibandingkan Bitcoin.
Keberhasilan program masih harus dibuktikan
Hingga saat ini, pemerintah Rusia belum mengungkapkan perusahaan mana saja yang ikut dalam program ELR, aset kripto apa yang digunakan, maupun nilai transaksi yang telah diproses melalui skema tersebut.
Karena itu, masih belum jelas apakah program ini akan berkembang menjadi alternatif yang efektif untuk perdagangan internasional atau hanya akan digunakan dalam skala terbatas.
Ke depan, perhatian pasar akan tertuju pada implementasi nyata di lapangan, seperti bertambahnya peserta program, meningkatnya volume transaksi, kebijakan bursa kripto, pembatasan terhadap stablecoin, hingga munculnya sanksi baru.
Pada akhirnya, keberhasilan jalur pembayaran kripto Rusia tidak hanya bergantung pada aturan yang dibuat pemerintah, tetapi juga pada kesediaan ekosistem kripto global untuk terus menyediakan infrastruktur yang dibutuhkan agar transaksi perdagangan lintas negara dapat berjalan.
