Michael Saylor Tolak BIP 110, Khawatir Ancam Netralitas Bitcoin
Bitcoin kembali menjadi sorotan setelah muncul perdebatan mengenai usulan perubahan aturan jaringan melalui Bitcoin Improvement Proposal (BIP) 110. Proposal ini mengusulkan penerapan soft fork sementara untuk membatasi jumlah data yang dapat disimpan dalam transaksi Bitcoin.
Executive Chairman Strategy, Michael Saylor, menyatakan penolakannya terhadap proposal tersebut. Dalam sebuah esai, ia memaparkan sekitar 100 alasan mengapa BIP 110 dinilai lebih berisiko dibandingkan masalah yang ingin diatasi. Meski demikian, Saylor menegaskan bahwa ia tidak menentang para pengembang Bitcoin. Menurutnya, tujuan untuk menekan biaya operasional node dan meningkatkan efisiensi transaksi merupakan hal yang positif.
Namun, Saylor menilai persoalannya terletak pada pendekatan yang digunakan. Ia berpendapat bahwa aturan konsensus Bitcoin tidak seharusnya digunakan untuk menentukan jenis transaksi yang dianggap “layak” atau “tidak layak”, selama transaksi tersebut masih sesuai dengan aturan jaringan yang berlaku.
BIP 110 dirancang untuk membatasi penggunaan ruang blok (block space) dalam menyimpan data yang tidak berkaitan dengan transaksi pembayaran. Pendukung proposal ini menilai praktik tersebut menyimpang dari fungsi utama Bitcoin sebagai jaringan pembayaran yang tahan terhadap sensor (censorship-resistant).
Proposal tersebut memperkenalkan tujuh aturan konsensus baru, di antaranya membatasi ukuran data OP_RETURN menjadi 83 byte, membatasi beberapa jenis payload hingga 256 byte, serta memperketat penggunaan fitur Taproot dan Tapscript. Aturan ini hanya akan berlaku selama sekitar satu tahun. Selain itu, proposal juga memberikan perlindungan terhadap UTXO yang telah dibuat sebelum aturan diberlakukan agar dana yang sudah ada tetap dapat dibelanjakan.
Meski begitu, Saylor menilai perlindungan tersebut belum memadai. Menurutnya, beberapa transaksi yang telah ditandatangani sebelumnya maupun struktur transaksi yang lebih kompleks masih berpotensi terdampak. Ia juga mengingatkan bahwa perubahan aturan konsensus, meski bersifat sementara, dapat menimbulkan dampak jangka panjang terhadap kepercayaan pengguna.
Ambang Aktivasi Jadi Perdebatan
Salah satu aspek yang paling kontroversial dari BIP 110 adalah mekanisme aktivasinya. Proposal ini hanya membutuhkan persetujuan dari 55% miner Bitcoin, jauh lebih rendah dibandingkan ambang batas 95% yang selama ini digunakan dalam proses aktivasi BIP 9.
Saylor menilai ambang batas yang lebih rendah tersebut berpotensi memecah komunitas Bitcoin. Menurutnya, aturan jaringan Bitcoin tidak hanya ditentukan oleh miner, tetapi juga oleh operator node, pemegang BTC, bursa kripto, penyedia dompet (wallet), hingga kustodian aset digital.
Jika sebagian ekosistem mengadopsi aturan baru sementara sebagian lainnya tetap menggunakan aturan lama, Bitcoin berisiko mengalami chain split, yaitu kondisi ketika jaringan terpecah menjadi dua blockchain yang berbeda.
Berpotensi Mengurangi Pendapatan Miner
Saylor juga menyoroti dampak ekonomi dari proposal tersebut. Seiring setiap peristiwa halving yang mengurangi imbalan blok (block subsidy), miner semakin bergantung pada biaya transaksi (transaction fee) sebagai sumber pendapatan utama.
Karena sebagian transaksi yang ingin dibatasi melalui BIP 110 masih menghasilkan biaya transaksi, Saylor menilai pembatasan tersebut berpotensi mengurangi pendapatan para miner.
Di sisi lain, pendukung BIP 110 berpendapat bahwa pembatasan transaksi penyimpanan data dapat mengurangi beban jaringan (network bloat) dan menekan biaya operasional node, sehingga desentralisasi Bitcoin tetap terjaga.
Meski memahami kekhawatiran tersebut, Saylor menilai solusi yang lebih tepat adalah menggunakan kebijakan relay dan mining yang bersifat opsional. Dengan pendekatan ini, setiap node maupun miner dapat menentukan sendiri transaksi yang ingin diproses tanpa harus mengubah aturan konsensus Bitcoin.
Netralitas Bitcoin Jadi Isu Utama
Bagi Saylor, perdebatan mengenai BIP 110 bukan hanya soal OP_RETURN atau Taproot, melainkan menyangkut prinsip dasar netralitas Bitcoin.
Ia mempertanyakan siapa yang berhak menentukan penggunaan jaringan Bitcoin yang dianggap sah, baik untuk pembayaran, penyimpanan data, privasi, stablecoin, maupun berbagai aplikasi yang mungkin berkembang di masa depan.
Saylor memperingatkan bahwa jika aturan konsensus mulai melarang penggunaan tertentu, maka pembatasan serupa berpotensi meluas ke alat privasi, aplikasi keuangan, maupun inovasi lain yang dibangun di atas jaringan Bitcoin.
Karena itu, Saylor mendukung pendekatan yang lebih konservatif, yaitu mempertahankan aturan dasar (base layer) Bitcoin, membiarkan mekanisme pasar biaya transaksi bekerja secara alami, serta menghindari perubahan aturan konsensus yang berpotensi memicu krisis tata kelola jaringan.
Perdebatan mengenai BIP 110 kembali menunjukkan bahwa perubahan pada protokol Bitcoin hanya dapat dilakukan jika memperoleh dukungan yang sangat luas dari komunitas, bukan sekadar mayoritas teknis.
